SEJARAH KEPRAMUKAAN INDONESIA
SEJARAH KEPRAMUKAAN INDONESIA
Pendidikan
Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang
penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk
itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
Sejarah
Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan
Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai
negara termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang
Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang
Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders
Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).
Oleh
pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan
membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional.
Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse
Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale
Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul
Wathon).
Dengan
adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvindery maka
K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya
kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi
kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra)
bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931
terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI
(Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada
waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu
banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah tokoh proklamasi
kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di
Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia
terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi
organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951,
POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan
Kepanduan Puteri Indonesia). Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi
melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena
masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan
gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi
gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi
kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana
Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961
tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs
Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Di
dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai
satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan
pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama
sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya.
Perkembangan
Gerakan Pramuka
Ketentuan
dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik
pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata
banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya.
Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari
kota ke desa.
Kemajuan
Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap
tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira
80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75% adalah petani maka tahun
1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan
kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan
Masyarakat.
Maka
tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi
bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka
Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang
muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka
Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di
dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan
pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan
pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
No comments: